|
Depkeu masih Rawan Korupsi |
|
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Selasa, 17 April 2007 |
|
Halaman 1 dari 2 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui lingkungannya masih ada yang rawan terhadap terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan juga penyogokan. Salah satunya adalah Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). Kerawanan ini semakin nyata ketika mereka dihadapkan pada kenyataan struktur gaji yang masih rendah.
Saya yakin dengan struktur gaji yang rendah termasuk dalam pelelangan seperti illegal loging membuat kinerjanya masih sangat mengecewakan, terutama dalam melaksanakan fungsi pelelangan,'' kata Menkeu saat melantik pejabat baru eselon II di lingkungan Depkeu Jakarta, Jumat (10/11) kemarin.
Karena itu, untuk memperbaiki image ini, baik dalam hal pelelangan maupun transaksi lainnya Menkeu akan mengawasi secara khusus. Ditjen ini mendapat sorotan karena berhubungan langsung dengan perorangan maupun instansi, mengingat direktorat ini akan mengurusi aset-aset negara berupa tanah, rumah, bangunan dan sebagainya.
Untuk mengatasi masalah ini, aku Menkeu, kenaikan gaji bukan satu-satunya cara melainkan harus dilihat struktur secara keseluruhan. Masalah kinerja dan kedisiplinan merupakan dua faktor yang juga harus mendapatkan perhatian serius untuk segera dibenahi. Di luar itu, Depkeu juga sudah kerap berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk juga membicarakan masalah penggajian pejabat dan PNS. ''Ini dipertimbangkan matang, karena ujung-ujungnya ke anggaran juga,'' katanya.
Kepada Ditjen ini, Menkeu menekankan bahwa dalam melaksanakan tugas, persoalan integritas dan budaya kerja begitu penting. Setiap pegawai dituntut untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, integritas moral yang tinggi, dan budaya kerja yang lebih terbuka terhadap berbagai masukan penyempurnaan tata kerja birokrasi ke arah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable. ''Saya ingatkan lagi, DJKN juga rawan terhadap conflict of interest pihak-pihak tertentu. Karena itu, merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas,'' katanya.
|
|
Pemutakhiran Terakhir ( Kamis, 27 Maret 2008 )
|
